Indonesia masa disintegrasi bangsa tahun 1948-1965


 

1. Apa itu Disintegrasi dan faktor apa penyebabnya 

Indonesia pada masa disintegrasi bangsa pada tahun 1958-1965 merupakan suatu kejadian yang sangalah mengkhawitrkan kondisi dari keutuhan NKRI.

Karena jika tidak bisa diatasi maka negara kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini, pada masa-masa sulit saat itu banyak sekali pergolakan dan pemberontakan di berbagai wilayah di Indonesia, lantas apa yang menyebabkan hal tersebut dan apa itu disintegrasi  ?

Pengertian dari disintegrasi dalam bahasa Inggris Disintegration yang dapat diartikan sebagai suatu Perpecahan bangsa yang disebabkan ketidaksamaan pemahaman atau tujuan tentu saja perpecahan bangsa seperti ini bukanlah suatu permasalahan yang mudah untuk diatasi.

karena ini menjadi sebuah permasalahan besar yang berkaitan dengan keutuhan suatu negara. Masa Disintegrasi bangsa di Indonesia  juga disebabkan oleh berbagai faktor  pergolakan diantarnya :
  1. Perbedaan pandangan (Persepsi) di masyarakat mengenai pedoman bangsa Indonesia yang menyatakan bahwa negara Indonesia berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara.
  2. Kekecewaan terhadap sikap pemerintah saat itu yang dianggap lemah terutama setelah perundingan Renvile. 
  3. Adanya Pihak yang ingin membentuk kekuasaannya sendiri sehingga membuat kondisi bangsa Indonesia menjadi kacau akibat perbedaan padangan.
Para ahli berpendapat bahwa masa Disintegrasi bangsa Indonesia terjadi karena tiga faktor utama :

A. faktor Ideologi.

 1. PKI Madiun Tahun 1948-1965

PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan gerakan atau partai politik yang sudah ada sejak masa pergerakan Nasional Indonesia. Partai ini merupakan salah satu partai tertua bersama dengan PNI namun PKI sempat berhenti karena dibekukan Pemerintah Belanda tahun 1926 karena dianggap membahayakan dengan paham radikalnya. 

Namun kemudian bangkit lagi dan akhornya PKI kembali bergabung dengan pemerintahan dan mendukung Indonesia sampai tahun 1948 dan tetap beraliran kiri. 

Awalnya PKI disambut oleh pemerintah namun karena beridiologi komunis tentu saja hal tersebut tidak dinginkan opeh pemerintah sehingga perkembangan PKI terhenti.

karena PKI tersingkir dari kursi pemerintahan sehingga PKI yang dipimpin oleh Muso kemudian bergabung dengan FDR atau Front Demokrasi Rakyat.

FdR yang dipimpin oleh Amir Syarifudin pada februari 1948 yang juga sama-sama kecewa terhadap hasil dari perjanjian Renvile akibatnya ia harus terlempar dari sistem pemerintahan saat itu. 

Kemudian Amir Syarifudin yang kecewa dengan kebijakan tersebut membentuk FDR pada 28 Juni 1948 dan ingin merebut kembali pemerintahan. 

Sehingga hal tersebut sejalan dengan tujuan awal dari Muso yang merupakan pemimpin gerakan PKI yang baru tiba dari Moscow, Uni Soviet sekarang Ruussia, pada 13 Agustus Tahun 1948 dan mereka pun  akhirnya bergabung.

Pada awalnya Muso yang merupakan rekan dari Soekarno dipercaya untuk membantu dalam revolusi kemerdekaan indonesia namun karena ia beraliran komunis tentu hal tersebut bertentangan dengan kabinet Hatta. 

Musso menjadi ketua PKI menggantikan Sardjono pada tanggal 1 September 1948 dan menghimpun banyak partai-partai yang sebelumnya bergabung dengan FDR antara lain, SOBSI, PESINDO, BTI) .

Anggota PKI yang cukup dikenal antara lain : Amir Syarifudin sebagai sekertaris urusan pertahanan, Suripno menangani urusan luar negeri, DN Aidit menangani masalah Buruh, Lukman sebagai Sekretariat Agritop, dan Mas Nyoto sebagai wakil PKI bagian KNIP. 

Karena PKI ini beraliran komunis akhirnya pada 18 September 1948 mereka pun melakukan pemberontakan karena tidak sepemahaman dengan Ideologi Pancasila dan ingin menjadikan negara Indonesia sebagai Negara Komunis bersama para buruh dan petani yang sudah mereka hasut sebelumnya. 

Akibat dari pengaruhnya ini banyak buruh dan juga para petani yang melakukan aksi demonstrasi dan gerakan PKI ini juga dilakukan dengan senjata.

Pemerintah yang saat itu sedang berupaya untuk bernegosiasi dalam kemerdekaan Indonesia yang menengahi adalah Amerika Serikat.

Hal tersebut karena AS Sangat khawatir dengan gerakan ini yang beraliran komunis yang saat itu merupakan paham dari negara lawannya karena pada saat itu Uni Soviet dan juga Amerika sedang perang dingin. 

Pemerintah kemudian melakukan langkah negosiasi sehingga ia mengajak Muso untuk bergabung dengan pemerintahan untuk menghentikan aksi tersebut serta mengajak Tan Malaka yang juga beraliran kiri untuk berdiskusi namun hal tersebut belum juga mendapatkan kesepakatan dan juga Muso menolak.

Akibatnya pertempuran bersenjata yang sudah tidak dapat dihindarkan sehingga terjadilah Pertempuran antara PKI dan Pemerintah yang diperkuat oleh TKR (TNI). 

Pada saat itu kondisi genting tersebut pertempuran dapat dimenangkan oleh Pemerintah yang dipimpin langsung oleh Divisi Siliwangi yang berhasil membunuh Muso dan juga bisa menangkap Amir Syarifudin.

Yang kemudian dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah. Akan tetapi DN Aidit dan Juga Lukman sebagai tokoh muda berhasil melarikan diri dan menjadi cikal bakal pemberontakan PKI selanjutnya.

Dari sinilah Aidit mendapatkan pelajaran bahwa strategi yang dipakai oleh Muso pempimpin PKI sebelumnya mengalami kegagalan.

Sehingga peristiwa tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Aidit untuk memperbaiki nama atau citra PKI dan juga kinerjan kepemimpinannya. 

Kemudian Pada awal tahun 1951, Aidit ternyata berhasil menjadi pemimpin PKI dan membuat langkah-langkah awal yang lebih baik guna meningkatkan elektabilitas PKI saat itu yang sudah tercemar akibat pemberotakan yang terjadi.

Tujuannya adalah dengan memperkuat kedudukan PKI dalam parlemen dan memperbesar jumlah anggotanya sehingga PKI juga dapat diperhitungkan di Indonesia. 

Tetapi, strategi Aidit mendapat kritik dan penolakan dari para anggota senior seperti Alimin yang merupakan sesepuh dari PKI dan mendapat tentangan dari lawan-lawannya terutama Angkatan Darat. 

Aditi bekerja keras dan berusaha meyakinkan bahwa usahanya akan berjalan dengan baik, Kemudian Aidit mulai mendekati Sukarno yang dahulu merupakan teman dekat dari Muso.

Aidit kemudian  membuat “front persatuan nasional” dan terbukti gerakan tersebut dapat mengangkat nama PKI kembali.

Setelah PKI berkembang ia kemudian kembali ketujuan semula yaitu ideologi Komunis. Karena ia menggap paham yang dianut dan kebijakan yang dilakukan oleh Soekarno tidak sesuai dengannya.

Ditambah Ia menggap Soekarno sudah tidak layak lagi memipin bangsa Indonesia, Akibanya Aidit berusaha untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang kemudian dikenal dengan gerakan 30 September PKI atau G30S PKI. 

Aidit juga berusaha untuk memperkeruh suasana dengan melakukan fitnah terhadap tokoh publik dan mengajak masa buruh dan juga para petani melakukan Demonstrasi besar-besaran. 

Hal ini tampaknya berhasil karena hingga pertengahan tahun 1965 Pemerintahan semakin jatuh ketangan PKI dan dapat dikuasai oleh PKI karena banyak mendapat suara rakyat yang kecewa terhadap pemerintah terutama para buruh.

PKI juga mengusulkan agar pemerintah membentukan angkatan ke-5 selain AD-AU- AL-Polisi yang dikemukakan oleh PKI pada Januari 1965.


Kondisi ini semakin memperkeruh suasana terutama dalam hubungan antara PKI dan juga AD.

karena kondisi saat itu masih tidak dapat dibayangkan jika mengikuti keinginan PKI yang membebaskan petani dan buruh bebas memiliki bersenjata dan bebas dari pengawasan TNI/Pemerintah. 

Tetapi alhamdulilahnya usulan ini akhirnya memang mengalami kegagalan karena tidak sesuai dan membahayakan pemerintahan. PKI tidak kehabisan cara akan untuk mengkudeta pemerintahan langkah selanjut dilakukan dengan cara menuduh Jendral yang ada saat itu ingin melakukan tindakan pemberontakan melalui Dokumen yaitu Gilchrist.

Dokumen yang ditandatangani Duta Besar Inggris di Indonesia. Isi dokumen ditafsirkan sebagai tanda akan adanya operasi dari pihak Inggris-AS dengan melibatkan our local army friend (kawan-kawan kita dari tentara setempat) untuk melakukan fitnah kudeta.

Jenderal Ahmad Yani kemudian menyanggah hal tersebut. tidak lama terjadi teror-teror seperti pembunuhan terhadap Pelda Sujono yang berusaha menghentikan 

penyerobotan tanah perkebunan ia tewas dibunuh sekelompok orang dari BTI dalam peristiwa Bandar Betsy di Sumatera Utara. 

Jenderal Ahmad Yani segera menuntut agar mereka yang terlibat dalam peristiwa Bandar Betsy diadili. 

Sikap tegasnya didukung penuh oleh organisasi seperti Islam, Protestan dan Katolik, serta masyarakat sekitar yang anti terhadap kekejaman PKI.

Pemberontakan terjadi ketika Soekarno mengalami kondis sakit keras, Kemudian Aidit bersama dengan Letnan Kolonel Untung Syamsuri merupakan rekan dari Soeharto di Militer yang membelot 

dari pemerintahan yang sebelumnya pemimpin dari Batalyon I Tjakrabirawa merupakan tokoh utama dari Gerakan 30 September 1965. 

Pasukan yang dilakukan pemberontak kemudian juga melaksanakan Gerakan 30 September dan menculik dan membunuh para jenderal dan perwira dipagi hari sekitar 03.00 WIB. 

Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1965 Jenazah para korban lalu dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya kota Jakarta. Mereka adalah : 
  • Letnan Jenderal Ahmad Yani
  • Mayor Jenderal S. Parman,
  • Mayor Jenderal Soeprapto
  • Mayor Jenderal MT. Haryono 
  • Brigadir Jenderal DI Panjaitan
  • Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo 
  • Letnan Satu Pierre Andreas Tendean
Selain itu ada juga korban selamat 
  • Jenderal Abdul Haris Nasution
 Namun malang anaknya yaitu Ade Irma Suryani berhasil ditangkap dan menjadi korban dari kekejaman PKI saat itu. Kondisi ini juga terjadi di wilayah Yogyakarta, PKI melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira AD yang anti PKI yaitu, Kolonel Katamso serta Letnan Kolonel Sugiono dan mereka juga dibunuh oleh PKI.

Pada situasi yang genting saat itu munculah seorang yang siap dan sigap yaitu Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Mayor Jenderal Soeharto segera mengambil tindakan dan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat.

karena saat Jenderal Ahmad Yani selaku Men/Pangad saat itu belum diketahui ada dimana. Setelah berhasil menghimpun para pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30 September pun segera dilakukan. 

Bukan saja di Jakarta, melainkan hingga basis mereka di daerah-daerah lainnya. ketika diketahui gerakan September ini berhubungan dengan pemberontakan PKI, maka pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI juga terjadi.

Bukan saja oleh pasukan yang setia pada Pancasila tetapi juga dibantu oleh masyarakat yang tidak senang dengan PKI. akhirnya dengan segala upaya yang mengorbankan 

banyak nyawa gerakan G30S/PKI kemudian berhasil ditumpas dan pemimpinya DN Aidit kemudian dihukum mati, hal ini menandai pula berakhirnya gerakan dari Partai Komunis Indonesia.

2. Gerakan DI/TII

Pemberontakan DI/TII di Indonesia diawali dari sebuah gerakan yang terjadi di Jawa Barat. Gerakan DI/TII saat itu dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo. Gerakan ini menjadi salah satu gerakan yang menimbulkan pemberontakan dilakukan di berbagai wilayah. Kartosuwiryo dahulu adalah salah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).

Kartosiwiryo kecewa tehadap hasil dari perjanjian Renville bahwa wilayah Jawa barat berada dibawah kekuasaan Belanda hal inilah yang membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk mendirikan Tentara Islam Indonesia (TII). Hal ini juga medorong Kartosuwiryo untuk menggapai cita-cita lamanya yaitu untuk mendirikan negara Islam.

Kartosuwiryo yang memimpin TII semakin berada diatas angin sehingga Kartosuwiryo menyatakan melakukan pembentukan Darul Islam (negara Islam/DI) dengan 

bantuan dari TII yang berbasis di Jawa Barat pada Agustus 1948 karena mereka TII juga menginginkan keinginan yang sama yaitu mendirikan negara islam.


Dari hal tersebut tentu melahirkan sebuah masalah baru yaitu ketika pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat akan tetapi Kartosuwiryo tidak ingin mengakui jika Jawa Barat masih bagian dari RI lagi dan ia menerima tentara Indonesia tersebut kecuali mereka mau bergabung dengan DI/TII. 

Kartosuwiryo dan juga DI/TII tidak mau lagi untuk mengakui bahwa DI/TII masih dalam kukuasaan dari pemerintah Indonesia yang ada di Jawa Barat. Karena hal tersebut maka pemerintah langsung mengabil tindakan. Pemerintah langsung melakukan 

Operasi Militer pada tahun 1959 untuk menumpas organisasi DI/TII yang bisa mengancam keutuhan bangsa Indonesia saat itu yang sudah terpecah belah akibat pergolakan yang terjadi baik ancaman dari Belanda maupun dari bangsa Indonesia sendiri.

Paham dari gerakan DII/TII teryata telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia Seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan hingga Aceh, Khusunya Aceh mereka ikut gerakan DI/TII karena kecewa dengan

Sikap pemerintah yang menyaakan bahwa Aceh masih dalam wilayah Sumatera Utara, padahal mereka berjuang demi kedaultan Republik Indonesia hal inilah yang membedakan dengan pemberontakan DII/TII di Aceh dengan wilayah lainnya. 

Sehingga Pemerintah membutuhkan waktu untuk menumpas paham tersebut, sehingga pemerintah kemudian melakukan Operasi terpadu yang diberikan nama Operasi Pagar Betis. 

Operasi ini dilakukan tentara pemerintah dan juga masyarakat yang Pro pemerintah untuk mengepung tempat-tempat pasukan DI/TII berada. 

Tujuan dari taktik ini adalah agar mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan DI/TII. Selain itu diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung terhadap basis-basis dari pasukan DI/TII.

Kemudian setelah melakukan perlawanan akhirnya RM. Kartosuwiryo berhasil juga ditangkap pada tahun 1962. Kemudian Kartosuwiryo pun dijatuhi hukuman mati hal inilah yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat dan beberapa wilayah lain.

B. faktor Kepentingan

Pemberontakan yang berkaitan dengan Kepentingan yaitu :

1. Pemberontakan APRA.

Pemberontakan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. 

Pasukan Raymond Wasterling tidak suka dengan pemerintah karena mendirikan tentara tanpa mengajak mereka sebagai KNIL (tentara Belanda di Indonesia) di wilayah kekuasaannya yaitu Jawa Barat. 

APRA juga menginginkan agar keberadaan mereka diberikan kekuasan di negara Pasundan serta diberikan kebebasan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara resmi di wilayah Jawa Barat. Kemudian Pada Januari 1950.

Westerling melakukan ultimatum terhadap pemerintah Indonesia. Ultimatum tersebut tentu langsung mendapatkan respon dari Perdana Menteri kita Mohamad Hatta dengan memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Westerling.

APRA melakukan pergerakan dengan menyerang kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror. Namun aksi ini dapat diredam namun menyebabkan Puluhan dari anggota APRIS gugur. 


kemudian APRA mengalihkan serangan dan bermaksud untuk menyerang Jakarta untuk melakukan pembunuhan terhadap Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan juga Kepala APRIS Kolonel T.B. 

Simatupang namun semua itu lagi-lagi bisa digagalkan oleh pemerintah dibawah komando dari Hatta. Akhirnya Westerling kemudian tunggang langgang dan melarikan diri ke Belanda dan menandakan berakhirnya perlawanan APRA di Indonesia.

2. Pemberontakan Andi Aziz

Hampir sama dengan pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan juga pasukannya yang juga berasal dari KNIL (pasukan Belanda di Indonesia) .

terhadap pemerintah Indonesia agar mereka saja yang dijadikan pasukan APRIS (TNI) di negara Indonesia Timur (NIT).

Hal ini juga ditolak oleh Pemerintah dan akibatnya membuat kekecewaan pasukan Andi Aziz. 

Pasukan KNIL dibawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian langsung bereaksi dengan melakukan pemberontakan dan berhasil menduduki beberapa tempat penting.

Bahkan menawan Panglima Teritorium (wilayah) Indonesia Timur, Pemerintah kemudian langsung bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan dibawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang.

Pemerintah berusaha melakukan negosiasi terhadap Andi Aziz agar menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki, 

menyerahkan senjata serta membebaskan tawanan yang telah mereka tangkap. Tenggat waktu melapor adalah 4 x 24 jam akan tetapi Andi Aziz ternyata menolak dan terlambat melakukan laporan.

Pemerintah akhirnya bertindak Andi Aziz segera ditangkap di Jakarta. Andi Aziz memang mengakui bahwa aksi atau tindakan yang dilakukannya berawal dari rasa ketidak puasan terhadap Pemerintah terutama APRIS. Pada akhirnya Pasukan Andi Aziz yang memberontak akhirnya berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang saat itu.

3.Pemberontakan  RMS.

Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memisahkan diri dari Kedaulatan Republik Indonesia dan sebagai gantinya RMS ingin mendirikan negara sendiri lepas dari wilayah Indonesia. 

Republik Maluku Selatan Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Indonesia Timur yaitu Dr. Ch.R.S. Soumokil pada April 1950, RMS juga didukung oleh mantan pasukan KNIL yang ada di wilayah Maluku. 

Pemerintah Indonesia berusaha untuk melakukan negosiasi dengan mengutus dr. Leimena untuk berunding namun hal tersebut tidak membuahkan hasil karena segala upaya yang dilakukan mengalami kegagalan. 

Pemerintah kemudian langsung mengambil tindakan tegas, dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. 

Mereka mengabil Bekas benteng pertahanan Jepang untuk dimanfaatkan oleh pasukan RMS. Karena kondisi medan yang berat ini, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan perebutan pulau Ambon oleh TNI, 

Pertempuran frontal terjadi karena menghadapi lawan yang cukup ahli dalam melakukan serangan.

Namun meski sulit akhirnya kota Ambon sebagai Ibukota RMS berhasil direbut dan pemberontakan dan akhirnya Pasukan RMS berhasil ditumpas, Akan tetapi hal ini harus dibayar mahal 

karena TNI kehilangan seorang komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan juga Letnan Kolonel Soediarto yang gugur tertembak akibat perang tersebut. 

Soumokil melihat kondisinya semakin terdesak akhirnya memutuskan untuk melarikan diri ke Pulau bernama Seram namun hal tersebut berhasil diktahui oleh Pemerintah dan emangkapkan pada 1963 dan Soumokil akhinya dihukum mati. 

C. faktor Sistem Pemerintahan

Berikut ini pemberontakan yang dilakukan karena kekecawan terhadap sistem Pemerintahan :

1. Pemberontakan PRRI dan Permesta

Pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI dan Permesta dimulai dari adanya permasalahan yang terjadi terutama di dalam tubuh Angkatan Darat itu sendiri, Hal ini dikarenakan rasa kekecewaan atas rendahnya tingkat kesejahteraan tentara di Sumatera dan  Sulawesi.

Kemudian kondisi itu dikerucutkannya dewan Banteng menjadi 1 barikade dan masih diperkecil lagi menjadi resime infanteri 4 TT I BB padahal merekalah yang berjuang hidup dan mati dan rela berkorban mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sehingga mereka menggap pemerintah tidak menghargai jasa mereka selama proses kemerdekaan. Kondisi ini kemudian mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang dan melakukan pemberontakan terhadap Angkata Darat.

Permasalahan semkin melebar dengan tuntutan pembangunan terutama Sulawesi dan Sumatera yang tidak sesuai dengan harapan mereka. 

Akibatnya mereka mengangap bahwa pemerintah tidak memiliki rasa kedilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan juga masyarakat sipil daerah dalam memberikan alokasi dana pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut  Para pemberontak yang kemudian membentuk dewan perjuangan pada 9 Januari 1958 hal tersebut dilakukan karena pembentukan dewan-dewan daerah dalam melakukan pemberontakan terhadap penguasa dan tidak ingin mengakui kabinet Juanda saat itu. 

Pada perundingan tersebut juga lahirlah Piagam Jakarta yang berisi bahwa Presiden Soekarno harus kemabali pada sistem konstitusional dan juga memperbaiki tindakan yang melanggar UUD sesua dengan perkataan dan juga perbuatan.

Kondisi semakin memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 dilakukan Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang.

Sumatera Barat dan juga seluruh dewan perjuangan Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan Kemudian Mr. Syafruddin Prawiranegara ditunjuk sebagai perdana menteri PRRI hal ini terjadi karena usulan sebelumnya ditolak oleh pemerintah.

Syafruddin Prawiranegara menggap bahwa pembentukan PRRI merupkan tindakan yang benar dan bisa menyelamatkan negara Indonesia. 

Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat yang ada di Manado saat itu.

Sulawesi Utara juga mendapatkan banyak dukungan rakyat setempat dan dikenal dengan PERMESTA. Kegagalan musyawarah yang dilakukan dengan pemerintah tentu menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan PERMESTA. 

Pemerintah pusat menanggapi hal tersebut dan langsung bertindak tegas dengan melakukan Operasi militer dan dikenal dengan operasi merdeka. Untuk menindak kondisi tersebut namun pada akhirnya pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan pada tahun 1958.


2. Permasalahan Negara Federal dan BFO

BFO atau Bijeenkomst Federal Overleg dikenal juga sebagai negara bagian atau negara persekutuan. Lahinrya BFO ternyata menimbulkan perpecahan tersendiri bagi kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan.

Permasalahan yang ada terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal (negara bagian) dipertahankan dengan golongan unitaris (Kesatuan) yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Sesuai dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946.

Pada pertemuan ini dilakukan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah yang bukan wilayah kekuasaan RI saat itu,

Pada saat itu juga Mr. Tadjudin Noor mengritik hal trsebut dan  tidak setuju dengan perundingan tersebut karena menggap perbedaan tujuan terhadap NIT. Kemudian Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal hal ini terjadi pada tahun 1947.

Dipihak BFO sendiri tentu juga terjadi pertentangan semenjak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah mengalami perpecahan kedalam dua kubu.

Kelompok pihak satu menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih tetap dengan RI untuk diajak bekerjasama membentuk Negara Indonesia Serikat sedangkan pihak kedua ini dipelopori oleh Ide 


Anak Agung Gede Agung di wilayah (NIT). Sedangkan kelompok yang kedua ini menginginkan agar garis kebijakan bekerjasama dengan Belanda tetap dipertahankan oleh BFO. 

Pada Konferensi selanjutnya BFO  sering terjadi konfrontasi dan konflik antara Anak Agung dengan Sultan Hamid II, Kemudian Sultan Hamid II ternyata bekerjasama juga dengan APRA

Yang dipimpin oleh Westerling dan telah mempersiapkan pemberontakan terhadap pemerintah RIS.

Konflik antara golongan federalis dan unitaris semakin lama makin mengarah pada konflik terbuka di bidang militer bersenjata, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) telah menimbulkan masalah tersendiri. 


Hal ini merupakan hasil dari ketetapan dalam KMB (1949) pada Konferensi ini menyebutkan bahwa APRIS merupakan bagian dari TNI, Namun sebagian lainnya diambil KNIL. 

TNI sebagai inti APRIS keberatan untuk bekerjasama dengan bekas musuhnya, yaitu KNIL. Selain itu KNIL juga menuntut agar mereka ditetapkan sebagai inti dari aparat negara bagian dan mereka juga menolak bahwa KNIL merupakan bagian dari anggota TNI. 

Kedua belah pihak akhirnya melakukan perundingan dan juga berdasarkan keputusan itu perundingan antara kedua pihak dibuka oleh  Mr. Mohamad Roem sebagai ketua delegasi RI dan Dr van Roijen sebagai ketua delegasi Belanda hal ini terjadi Pada tanggal 6 Juli 1949.

Berdasarkan hasil dari perundingan tersebut diputuskan dan disepekati bahwa kemabli tegaknya pemerintahan RI. Atas dasar itu Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Mohamad Hatta kembali ke wilayah Yogyakarta untuk memegang kembali pimpinan pemerintahan RI. 


Dalam persetujuan dari Roem-Van Roijen juga disepakati bahwa akan diadakan nya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Belanda dengan tujuan

agar dapat menghentikan permusuhan antara Indonesia dan Belanda. Demikian materi mengenai Masa Disintegrasi bangsa semoga bermanfaat.

Referensi : Buku Sejarah Indonesia oleh CST Kansil tahun 2005.

Anda juga dapat melihat Secara singkat melalui video dibawah ini :






Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel