Indonesia masa Demokrasi Parlementer tahun 1950-1959

Indonesia masa Demokrasi Parlementer tahun 1950-1959

Indonesia pada masa demokrasi parlementer

Demokrasi parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan yang dimana parlementer memiliki peran yang sangat penting. Pada masa ini juga bisa ikut campur dalam urusan politik bahkan membuat partai politik. 

Pada masa ini juga setiap anggota dari kabinet berhak untuk mengkritik pemerintahan jika mereka tidak setuju terhadap suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia sejak 17 Agustus tahun 1945 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. 

Demokrasi parlementer juga dikenal sebagai demokrasi liberal yaitu di mana pemerintahan mampu menciptakan partai politik yang bisa beradu pendapat dalam suatu parlemen, sehingga dapat terciptanya wujud demokrasi sesungguhnya. 

Bener ya pada masa demokrasi parlementer ini juga pemerintah Indonesia berusaha untuk memperkuat eksistensinya di Kancah internasional melalui suatu kebijakan kebijakan terhadap  politik luar negeri. Yaitu itu: 
  1. Berusaha untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia sesuai dengan pembukaan UUD tahun 1945 alinea pertama 
  2. Berusaha untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari dunia internasional 
  3. Berusaha untuk meruntuhkan sistem kolonial secara menyeluruh 
  4. Berusaha untuk menciptakan perdamaian di dunia 

Sejarah awal munculnya demokrasi parlementer 

Demokrasi parlementer ini ternyata sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu awalnya munculnya demokrasi ini ini ini bermula dari peradaban Yunani kuno di kota Athena. 

Pada saat itu setiap keputusan terkait masalah masyarakat maupun kehidupan di kota dilakukan dengan cara memilih suara terbanyak. 

Namun setelah peradaban ini runtuh eksistensi mengenai demokrasi parlementer ini semakin memudar(Faud Hasan, pengantar dalam Plato, 1986: 29-31). Namun hal ini kemudian muncul kembali setelah Eropa memasuki masa renaissance atau zaman pencerahan. 

kemudian menyebabkan sistem demokrasi diterapkan kembali bahkan menjadi unsur fundamental yang dikatakan sebagai pedoman hidup beberapa tokoh besar. Dan Hal inilah yang kemudian dianut oleh Indonesia setelah berhasil merdeka. 

1. Munculnya Sistem Partai di Indonesia 

Lahirnya sistem pemerintahan partai di Indonesia di mulai dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 atas pertimbangan dari berbagai usulan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP).

Pemerintah bertujuan mendirikan partai-partai politik dan organisasi juga politik adalah untuk memperkuat perjuangan bangsa indonesia dalam melakukan perubahan, Poin-poin dalam Maklumat tersbut antara lain :
  1. Untuk menjunjung tinggi asas demokrasi tidak dapat didirikan hanya satu partai.
  2. Dianjurkan pembentukan partai-partai politik untuk dapat mengukur kekuatan perjuangan Indonesia. 
  3. Adanya partai politik dan organisasi juga politik, tentu dapat memudahkan pemerintah mudah untuk minta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin dalam barisan perjuangan. (Wilopo, 1978).
Berdasarkan hasil dari perundingan pada saat itu yang telah disampaikan oleh pemerintah

Maklumat(Pengumuman/Pemberitahun)inilah lahir partai-partai politik yang pertama  muncul ada Kabinet Natsir. Pada masa ini juga Indonesia mengubah sistem pemerintahan menuju Parlementer.

Ciri-ciri sistem parlementer 

  1. Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan juga presiden ataupun raja yang memiliki peran sebagai kepala negara 
  2. Perdana Menteri punya hak istimewa yaitu prerogatif yang maksudnya dapat mengangkat dan menurunkan para menteri 
  3. Setiap lembaga eksekutif, presiden dipilih  oleh lembaga legislatif sedangkan Raja dipilih berdasarkan peraturan dari undang-undang. 
  4. Menteri memiliki batas tanggung jawab hanya pada lembaga legislatif saja 
  5. Lemari eksekutif memiliki tanggung jawab terhadap kekuasaan legislatif 
  6. Sistem parlemen dianggap penguasa utama negara. 

Dan setelah kita mengetahui apa ciri-ciri demokrasi demokrasi parlementer ini maka kita harus mengetahui juga beberapa kebijakan yang telah dilakukan pada masa demokrasi parlementer ini berikut ini penjelasannya: 

Konferensi asia-afrika KAA 

Indonesia berusaha untuk lakukan kerjasama dengan negara-negara asia dan Afrika dalam menjaga ketentraman dunia serta pada saat itu dunia sedang diancam dengan potensi bahaya Perang Dingin Antara Amerika dan Uni Soviet. Tujuan KAA ini adalah untuk mempersatukan negara-negara ada di kawasan Asia dan Afrika.

Demi tercapainya keselamatan dunia dan hal ini merupakan salah satu faktor keberhasilan besar politik luar negeri di Indonesia pada masa demokrasi parlementer. 

Hal ini terlihat ketika Indonesia berhasil menjadi salah satu pemimpin yang menyatukan negara-negara kembang untuk tetap bersikap Netral terhadap peristiwa Perang Dingin tersebut. 

Deklarasi Djuanda 

Deklarasi Djuanda merupakan suatu kebijakan politik luar negeri yang diterapkan Indonesia di bidang maritim Tujuannya adalah untuk mempertahankan kedaulatan NKRI serta untuk merubah batas laut teritorial milik Indonesia.

Deklarasi Djuanda ini diterbitkan Pada tahun 1957 yang menyebutkan bahwa laut Indonesia merupakan laut sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan yaitu milik NKRI. 

Deklarasi Djuanda ini juga berhasil disampaikan dalam forum internasional seperti unclos atau United Nations convention of The Law of the Sea yang mana deklarasi Djuanda ini berhasil dan memberikan dampak yang luar biasa bagi wilayah perairan NKRI. 

Setiap sistem demokrasi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari demokrasi parlementer:

Kelebihan demokrasi parlementer 

  • Setiap pembentukan kebijakan dapat dilakukan dengan cepat karena berdasarkan musyawarah antara lembaga eksekutif dan juga legislatif yang merupakan satu bagian dari partai politik. 
  • Pengawasan parlemen terhadap sistem kabinet sangatlah ketat sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan 
  • An-nur yang terjadi jika suatu masalah dapat diselesaikan tanpa memakan banyak waktu 
  • Pelaksanaan dan juga tanggung jawab pelaksanaannya sangatlah jelas 

Kekurangan demokrasi parlementer 

  • Setiap jabatan kuasa eksekutif atau kabinet sangat bergantung dengan dukungan parlemennya berakibat jika sewaktu-waktu dijatuhkan oleh parlemen 
  • Setiap daerah di pemerintahan eksekutif tidak dapat berjalan sesuai keinginan karena sangat bergantung dari suara parlemen 
  • Setiap eksekutif berpotensi mengendalikan parlemen ketika mereka memiliki mayoritas pendukung yang menjadi anggota parlemen 
  • Memiliki waktu pelaksanaan pemilu yang tidak tetap 
  • Parlemen dijadikan wadah oleh kaderisasi para calon eksekutif mereka berusaha untuk dimanfaatkan dalam mengisi jabatan eksekutif oleh menteri dengan pengalamannya selama di parlemen. 

Pada masa ini Indonesia mengalami jatuh bangun dalam hal demokrasi. Sistem demokrasi ini juga dikenal dengan demokrasi Parlementer tahun 1950-1959. 

Wilopo juga berpendapat pada saat itu Pemerintahan di Indonesia merupakan pemerintahan partai-partai karena banyak lahir partai-partai yang sebenarnya menghambat kabinet dalam pemerintahan karena terlalu cepat berganti-ganti dalam waktu yang singkat.

Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Serikat akhirnya dibubarkan pada Agustus 1950, Kemudian Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Kembalinya RI tentu saja merubah sistem pemerintahan dan diikuti juga dengan perubahan UUD dari sebelumnya Konstitusi RIS ke UUD Sementara 1950.

Perubahan ke UUD Sementara. Hal ini juga membawa Indonesia memasuki masa Demokrasi Liberal yang memiliki banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk mengambil kekuasaan di pemerintahan. 
Load comments